Pembangunan Berkelanjutan: Perjalanan Panjang Menuju Masa Depan

ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang kompleks dan terus berkembang. Esai ini membahas sejarah ringkas pembangunan berkelanjutan dan perkembangannya hingga saat ini dengan menggunakan metode analisis historis. Esai ini menemukan bahwa pembangunan berkelanjutan telah berkembang dari konsep yang abstrak menjadi agenda global yang diakui oleh seluruh negara. Namun, pembangunan berkelanjutan masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, serta dominasi oligarki dan kurangnya partisipasi politik hijau.

Kata kunci: Pembangunan berkelanjutan, sejarah, perkembangan, tantangan, peluang

Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Munculnya Gerakan Lingkungan: Buku Silent Spring – 1962

Untuk memahami asal usul pembangunan berkelanjutan, penting untuk memeriksa konteks sejarah di mana konsep tersebut muncul. Revolusi industri abad ke-18 dan ke-19 menandai titik balik yang signifikan dalam sejarah manusia, karena membawa pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, periode industrialisasi yang pesat ini juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, ketimpangan sosial, dan eksploitasi sumber daya alam.

Awal abad ke-20 menyaksikan munculnya gerakan lingkungan yang berusaha mengatasi dampak negatif industrialisasi. Salah satu tonggak penting dalam hal ini adalah penerbitan buku Rachel Carson yang mengejutkan, “Silent Spring“, pada tahun 1962. Karya Carson menyoroti dampak buruk pestisida terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, memicu keprihatinan dan aktivisme publik yang meluas.

Perkembangan ini memicu kebutuhan akan pendekatan baru yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Konsep pembangunan berkelanjutan muncul sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan antara ketiga dimensi ini.

Konsep ini mengacu pada upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Urgensi pembangunan berkelanjutan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif pembangunan yang tidak berkelanjutan terhadap lingkungan dan masyarakat [1]. Sejarah pembangunan berkelanjutan mencakup berbagai peristiwa dan konferensi internasional yang telah membentuk pandangan dan kerangka kerja untuk mencapai pembangunan berkelanjutan [5].

Perkembangan pembangunan berkelanjutan pada abad ke-20

Konferensi Stockholm – 1972

Pada abad ke-20, gerakan lingkungan hidup menjadi salah satu pendorong utama dalam perkembangan pembangunan berkelanjutan. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali. Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia, yang diadakan di Stockholm pada tahun 1972 menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan berkelanjutan sebagai konsep global. Konferensi ini menghasilkan Deklarasi Stockholm tentang Lingkungan Manusia, yang menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dalam pembangunan [1].

Konferensi ini juga mengakui perlunya kerjasama internasional dalam mengatasi masalah lingkungan global, menyatukan perwakilan dari berbagai negara untuk membahas masalah lingkungan dan menyiapkan panggung untuk kerja sama internasional di masa depan dalam pembangunan berkelanjutan. Konferensi Stockholm menghasilkan pembentukan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP – United Nations Environment Programme) dan adopsi Deklarasi Stockholm, yang menekankan perlunya pembangunan berkelanjutan [5].

Laporan Brundtland dan Lahirnya Definisi Pembangunan Berkelanjutan – 1987

Pada tahun 1987, Komisi Lingkungan dan Pembangunan Dunia yang dipimpin oleh Gro Harlem Brundtland, merilis laporan bersejarahnya yang berjudul “Our Common Future” (Masa Depan Kita Bersama). Laporan ini menyediakan definisi komprehensif tentang pembangunan berkelanjutan sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.” Laporan Brundtland menyoroti keterkaitan antara masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi serta menyerukan pendekatan yang lebih holistik terhadap pembangunan.

Konferensi Rio de Janeiro dan Agenda 21 – 1992

“Konferensi Internasional Pertama tentang Pembangunan Berkelanjutan” – Earth Summit 1992

Pada tahun 1992, Konferensi PBB di Rio de Janeiro, Brasil tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED – United Nations Conference on Environment and Development), juga dikenal sebagai Konferensi Tingkat Tinggi Bumi / KTT Bumi (Earth Summit) diadakan. Konferensi ini menyatukan para pemimpin dunia, pembuat kebijakan, dan perwakilan masyarakat sipil untuk membahas pembangunan berkelanjutan dan masalah lingkungan.

Konferensi ini menghasilkan Agenda 21, sebuah rencana tindakan global, nasional, dan lokal untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Agenda 21 mengakui pentingnya peran pemerintah lokal dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Agenda 21 menekankan pentingnya mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam proses pengambilan keputusan [2].

Konferensi ini juga menghasilkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change) dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD – Convention on Biological Diversity), yang menjadi landasan hukum untuk upaya global dalam mengatasi perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati [3].

Konferensi Johannesburg – 2002

“Konferensi Internasional Kedua tentang Pembangunan Berkelanjutan” – World Summit 2002

Pada tahun 2002, Konferensi Johannesburg tentang Pembangunan Berkelanjutan (WSSD – World Summit on Sustainable Development) diadakan untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai sejak Konferensi Rio 1992. Konferensi ini menghasilkan Rencana Pelaksanaan Johannesburg, yang menekankan pentingnya integrasi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan [1].

Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan pada abad ke-21

Pada abad ke-21, Agenda 21 terus menjadi acuan penting dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Agenda ini mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan [2].

Millennium Development Goals (MDGs) / Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) – 2000

Pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) sebagai upaya global untuk mencapai sejumlah target pembangunan berkelanjutan pada tahun 2015. MDGs terdiri dari delapan tujuan yang meliputi pengentasan kemiskinan, pendidikan universal, kesetaraan gender, kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi, kemitraan global, dan perdamaian dunia. Dengan adanya MDGs, dunia memiliki fokus dan arah yang jelas dalam melaksanakan upaya pembangunan berkelanjutan yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dan planet ini. MDGs menjadi panduan bagi negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Silahkan klik untuk baca lebih lanjut mengenai pengenalan Millennium Development Goals (MDGs)

Rio+20 / Earth Summit – 2012

“Konferensi Internasional Ketiga tentang Pembangunan Berkelanjutan” – Earth Summit 2012

Rio+20 adalah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan (UNCSD – United Nations Conference on Sustainable Development) yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil pada tanggal 13-22 Juni 2012. Konferensi ini adalah yang ketiga diselenggarakan sebagai bentuk tindak lanjut atas Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (KTT Bumi 2012) yang diselenggarakan di kota yang sama pada tahun 1992. Keputusan untuk mengadakan konferensi ini di Rio de Janeiro pada tahun 2012, dibuat oleh Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/64/236 pada 24 Desember 2009 [11].

Rio+20 memiliki dua tema utama, yaitu:

• Ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan
• Meningkatkan kerangka kelembagaan untuk pembangunan berkelanjutan

Konferensi ini dihadiri oleh 45,381 delegasi dari 188 negara anggota PBB dan 3 entitas pengamat, serta perwakilan dari organisasi non-pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil [12].

Hasil utama dari Rio+20 adalah dokumen “The Future We Want” yang berisi komitmen dan arahan untuk pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini mencakup berbagai isu, seperti perubahan iklim, energi berkelanjutan, keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Rio+20 dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah pembangunan berkelanjutan. Konferensi ini berhasil mendorong komitmen global untuk pembangunan berkelanjutan dan meletakkan dasar bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disepakati pada tahun 2015.

Berikut adalah beberapa pencapaian penting dari Rio+20:

• Konsensus global tentang pembangunan berkelanjutan
• Komitmen untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
• Peningkatan kesadaran tentang pentingnya perlindungan lingkungan
• Pembentukan kerangka kerja baru untuk pembangunan berkelanjutan
• Meskipun Rio+20 telah menghasilkan sejumlah pencapaian penting, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kemiskinan.

Sustainable Development Goals (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) – 2015

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 menjadi panduan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang mencakup berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, termasuk pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat [2].

Namun, pembangunan berkelanjutan pada abad ke-21 juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan [4]. Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga dihadapkan pada tantangan politik dan ekonomi, seperti dominasi oligarki dan kurangnya partisipasi politik hijau [6].

Perjanjian Paris – COP21 dan Hubungannya dengan Pembangunan Berkelanjutan – 2015

Konferensi Para Pihak (COP – Conference of the Parties) adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) untuk membahas dan menegosiasikan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. COP21 adalah konferensi ke-21, yang diadakan di Paris pada 30 November sampai 12 Desember 2015, adalah acara penting yang menghasilkan adopsi Perjanjian Paris.

Pentingnya Agenda COP21

COP21 adalah tonggak penting dalam tanggapan global terhadap perubahan iklim, karena menyatukan perwakilan dari hampir 200 negara untuk menegosiasikan perjanjian komprehensif dan mengikat secara hukum untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri. Perjanjian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan negara-negara untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim dan untuk membuat aliran keuangan konsisten dengan jalur menuju emisi gas rumah kaca yang rendah dan pembangunan yang tahan iklim [7].

COP21 mengakui pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam mengatasi perubahan iklim dan memasukkannya sebagai salah satu tujuan utama Perjanjian Paris.

Hubungan COP21 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Perjanjian Paris selaras erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diadopsi pada tahun 2015. SDGs memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pembangunan berkelanjutan, yang membahas berbagai masalah termasuk pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan keberlanjutan lingkungan. Tujuan 13 dari SDGs secara khusus berfokus pada aksi iklim, menyerukan tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya [7].

Perjanjian Paris dan SDGs memiliki visi yang sama tentang masa depan yang berkelanjutan dan tangguh, dan mereka saling memperkuat dalam banyak hal. Misalnya, baik Perjanjian Paris maupun SDGs menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi internasional untuk mengatasi tantangan global [1]. Mereka juga mengakui pentingnya memobilisasi sumber daya keuangan dan transfer teknologi untuk mendukung negara-negara berkembang dalam upaya mereka untuk memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim [7].

Selain itu, Perjanjian Paris dan SDGs sama-sama mengakui keterkaitan antara perubahan iklim dan isu-isu pembangunan berkelanjutan lainnya. Misalnya, Tujuan 7 dari SDGs berfokus pada memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, yang terkait erat dengan tujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dan transisi ke sumber energi terbarukan [8]. Demikian pula, Tujuan 15 dari SDGs bertujuan untuk melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan ekosistem darat secara berkelanjutan, yang penting untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim [7].

Implikasi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Perjanjian Paris memiliki implikasi yang signifikan bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan berkomitmen untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2 derajat Celsius, perjanjian tersebut mengakui perlunya transisi ke ekonomi rendah karbon dan tahan iklim [7]. Transisi ini menghadirkan tantangan dan peluang bagi pembangunan berkelanjutan.

Di satu sisi, transisi ke ekonomi rendah karbon membutuhkan investasi yang signifikan dalam energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi ramah iklim lainnya. Investasi ini dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan akses dan keamanan energi, berkontribusi pada berbagai SDGs, termasuk yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan energi bersih [9].

Di sisi lain, transisi ke ekonomi rendah karbon juga menimbulkan tantangan, terutama bagi negara-negara berkembang. Negara-negara ini mungkin menghadapi hambatan seperti sumber daya keuangan yang terbatas, kapasitas teknologi, dan kapasitas kelembagaan untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim [10]. Oleh karena itu, dukungan dan kerjasama internasional sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan berkelanjutan dibagikan oleh semua negara dan tidak ada yang tertinggal.

Dapat disimpulkan bahwa COP21 – Perjanjian Paris telah membawa perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan ke garis depan agenda global. Perjanjian tersebut mengakui pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam mengatasi perubahan iklim dan selaras erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan berkomitmen untuk membatasi pemanasan global dan mempromosikan aksi iklim, Perjanjian Paris menghadirkan tantangan dan peluang bagi pembangunan berkelanjutan. Perjanjian ini menyerukan kerja sama internasional, dukungan keuangan, dan transfer teknologi untuk mendukung negara-negara berkembang dalam upaya mereka untuk memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Mencapai tujuan Perjanjian Paris akan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi yang membahas dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pembangunan berkelanjutan.

Upaya Membangun Keseimbangan Kehidupan Manusia

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Sejarah pembangunan berkelanjutan mencakup berbagai peristiwa dan konferensi internasional yang telah membentuk pandangan dan kerangka kerja untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Gerakan lingkungan hidup, Konferensi Stockholm 1972, Laporan Brundtland, Konferensi Rio de Janeiro 1992 (KTT Bumi), dan Konferensi Johannesburg 2002 adalah beberapa contoh penting dari perkembangan pembangunan berkelanjutan pada abad ke-20. Pada abad ke-21, Agenda 21, MDGs dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Perjanjian Paris – COP21 menjadi acuan penting dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Namun, pembangunan berkelanjutan juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, serta dominasi oligarki dan kurangnya partisipasi politik hijau. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang sejati, diperlukan kerjasama dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta [2].

Rekomendasi

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang sejati, diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan.
2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
4. Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan, termasuk insentif bagi perusahaan yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
5. Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam semua sektor pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan.
6. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi pembangunan berkelanjutan, termasuk pengukuran kinerja dan pelaporan yang transparan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Referensi